Persoalan pemukiman di Yogyakarta semakin hari sudah semakin kompleks, sejalan dengan pertumbuhan kota dan kebutuhan warga akan pemukiman yang layak. Tarik menarik antara tuntutan kebutuhan, keterbatasan atau ketersediaan lahan serta sarana-prasarana pendukung, berhadapan dengan regulasi tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), memunculkan permasalahan yang seringkali bersifat konfliktual.

Sebagai lembaga yang diamanati untuk mendorong terwujudnya tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan, LOS berada di tengah-tengah relasi dan kepentingan para pihak tadi, dalam posisi sebagai katalisator proses yang produktif menuju penguatan etis. Sampai kini permasalahan perumahan termasuk bidang yang cukup banyak diadukan ke LOS ―sampai proporsi 20% dari keseluruhan kasus― dengan variasi permasalahan berupa perijinan/ legalitas lahan, kiat penjualan yang patut diduga memperdayai konsumen, persoalan bestek dan layanan purna jual. Proporsi sedemikian itu juga mengindikasikan magnitude permasalahan di masyarakat juga sebanding, atau malah lebih besar, ditilik dari kualitas dan kuantitasnya.

LOS berupaya melakukan pendekatan terhadap kasus aduan dari dua tataran, yakni penyelesaian masalah secara langsung pada tingkat pelapor-terlapor dan tataran pengkondisian kebijakan makro atau sub–makro yang pro-etis. Pendekatan demikian diharapkan memiliki dampak taktis dalam jangka panjang, karena ibaratnya LOS tidak hanya menengok ke pancuran di hilirnya, namun juga memperhatikan sumber air di hulu.

Maka terhadap setiap kasus akan selalu didalami dari kedua tataran itu, sehingga permasalahan perumahan pun juga diperiksa sampai ke permasalahn suprastruktur aturan hukum yang berlaku. Dari uraian itu kita sampai ke pertanyaan-pertanyaan permukiman/perumahan yang terentang dari hilir ke hulu sebagai berikut:

(1) Mengapa terjadi wanprestasi dalam hubungan antara pengembang dan konsumen?

(2) Mengapa terjadi penyimpangan bestek, apakah karena kesalahan etimasi dan teknis, ataukah karena perubahan situasi dan kondisi ekonomi yang yang demikian drastis, sehingga para pihak menyesuaikan diri secara negatif? Ataukah para pihak kurang memahami hak-kewajiban masing-masing?

(3) Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator? Sudahkah bertindak melindungi kepentingan para pihak secara sistemik? Dalam hal apa saja tindakan pemerintah diperlukan untuk membangun tata kelola yang etis dan berkeadilan?

(4) Adakah masukan dan kritik bagi pemerintah, pengembang, asosiasi pengembang (mis REI), lembaga konsumen dan konsemen sendiri -- kesemuanya bukan hanya untuk penyediaan pemukiman yang etis dan berkeadilan, namun juga yang bermakna bagi penguatan modal sosial. Adakah yang demikian? ****

15 orang remaja belia bertubuh bongsor itu datang dari pelbagai fakultas di University of Michigan (UM), AS, untuk melongok Yogyakarta setelah gempa. Mereka terdiri dari tiga perjaka dan 12 gadis, dengan diiringkan oleh pimpinan fakultasnya, Agustini, yang asli Purwokerto.

“Sesungguhnya ada lebih dari 100 orang mahasiswa yang berminat ke Indonesia,” ujar Agustini, dosen Bahasa Indonesia di UM, menjelaskan kepada tuan dan puan rumah di Kantor Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY. “Namun karena keterbatasan tempat, kami harus menyeleksi dan memilih 15 orang saja.”

Mereka berasal dari bidang studi seni, politik, kebijakan publik, biologi sampai astronomi. Namun mereka datang ke Yogyakarta dengan fokus belajar tentang pengalaman antar-budaya, khususnya problematika pasca gempa. Itulah sebabnya di LOS banyak menanyakan perihal kebijakan terhadap kesulitan masyarakat yang dirundung musibah gempa. Mereka mencecar Supriyono, anggota LOS yang memandu acara, tentang bagaimana masalah kesehatan masyarakat direspon di puskesmas dan rumahsakit.

“Kami juga akan bertamu kepada Bupati Bantul,” jelas BRM Bambang Irawan, dosen Universitas Sebelas Maret (UNS), yang bertindak sebagai tuan rumah. “Mereka ingin tahu apa saja langkah-langkah politik-ekonomi pasca gempa yang diambil pemerintah.”

LOS-DIY dipilih sebagai salah satu item kunjungan. Tujuannya untuk melihat bagaimana lembaga ini menyikapi persoalan-persoalan pasca gempa yang terkait dengan kebijakan ekonomi-politik, kesehatan dan permukiman. Maka hari Selasa ini (19/5) remaja-remaja bule yang baru belajar Bahasa Indonesia itu pun mengikuti diskusi terarah di LOS tentang masalah-masalah perumahan dan pemukiman dengan sejumlah pihak. Hadir dalam diskusi tersebut unsur BPPD (Badan Pengendalian Perumahan Daerah) Sleman, Kimpraswil, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sleman, Ketua REI DIY Remigius, konsumen perumahan, anggota DPRD DIY Imam Sujangi, beberapa pengembang, juga pakar pemukiman Yogyakarta lulusan Jerman, Ilya Mahardika. ****